"Efisiensi atau justru meruntuhkan Demokrasi"

Prabhumedia || Kuningan - Kami menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan umum yang dilakukan oleh DPR dengan dalih efisiensi anggaran negara. Alasan penghematan biaya tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan prinsip dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Pemilu langsung merupakan amanat konstitusi dan hasil perjuangan reformasi, yang menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Mengalihkan proses pemilihan kepada DPR demi efisiensi anggaran adalah logika keliru yang berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan:

1.memperbaiki tata kelola pemilu,

2.menekan pemborosan dan praktik korupsi,

3.meningkatkan transparansi penggunaan dana publik,

4.bukan dengan menghilangkan hak politik rakyat.

“Demokrasi memiliki biaya, tetapi kehilangan demokrasi akan jauh lebih mahal bagi bangsa ini,” ujar Nuradiat, Kordinator Daerah BEM Pesantren Se Indonesia Zona Kuningan.

Pemilihan oleh DPR justru berpotensi:

1.Meningkatkan politik transaksional dan lobi kekuasaan,

2.Menjauhkan pemimpin dari akuntabilitas publik,

3.Memperkuat dominasi elite dan oligarki politik,

4.Menurunkan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Sejarah telah menunjukkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung membuka ruang besar bagi kompromi kepentingan, konflik kepentingan, dan keputusan yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat. Efisiensi anggaran tanpa integritas demokrasi hanyalah efisiensi semu.

Kami mendesak:

DPR dan pemerintah menghentikan wacana pemilu tidak langsung,

Fokus pada reformasi manajemen anggaran pemilu,

Melibatkan publik dalam setiap pembahasan kebijakan strategis terkait demokrasi.

Demokrasi bukan beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas dan keadilan sosial.

Menghemat uang dengan mengorbankan suara rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi.

Kedaulatan rakyat bukan untuk dihemat. Demokrasi tidak untuk diperjualbelikan.

Joernalis : Lipsus jabar Dian dabo