KOTA MINYAK KELAPARAN BBM: LBH GEPPAK KECAM PEMANGKASAN KUOTA PERTALITE 70% DI BALIKPAPAN

Prabhumedia || BALIKPAPAN – Ironi terjadi di Kota Minyak. Warga Balikpapan, Kalimantan Timur, harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite. Kondisi ini dipicu keputusan BPH Migas yang memangkas kuota 2026 hingga lebih dari 70%.

Bidang Hukum, Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum _Gerakan PUtra Putri Asli Kalimantan DPW Kalimantan Timur - LBH GEPPAK_ angkat bicara. Mereka mengecam keras kebijakan tersebut karena dinilai menyengsarakan rakyat kecil.

Perwakilan LBH GEPPAK Kaltim, _Ahmad Yani, S.H._, mengatakan pemangkasan kuota dari 177.039 Kilo Liter menjadi 51.868 Kilo Liter adalah bentuk ketidakadilan energi.

"BPH Migas hanya menyetujui 51.868 KL dari usulan 177.039 KL. Artinya dipotong lebih dari 70%. Ini keputusan yang tidak berpihak pada rakyat dan cacat empati," tegas Ahmad Yani kepada _PrabuMediaOnline.com_, Selasa 2 September 2026.

3 Poin Kritik Tegas LBH GEPPAK Kaltim

1. Ironi Kota Penghasil Minyak

Menurut Yani, sangat menyakitkan melihat Balikpapan yang memiliki kilang minyak dan menyumbang devisa negara, justru rakyatnya antre BBM subsidi.  

"Rakyat kehilangan jam kerja, sopir ojol rugi pendapatan, UMKM terhambat. Ini bukan krisis, ini kelalaian," ujarnya.

2. Penjadwalan BBM Bukan Solusi

Pemkot Balikpapan mulai 1 September 2026 menerapkan sistem ganjil-genap dan penjadwalan pembelian di SPBU. LBH GEPPAK menilai kebijakan itu hanya memindahkan masalah.  

"Masalah utamanya pasokan, bukan cara antre. Aturan ini paling menyiksa pekerja harian dan UMKM yang mobilitasnya tinggi," kritiknya.

3. Desak Transparansi dan Revisi Kuota

LBH GEPPAK menuntut 2 hal mendesak ke BPH Migas dan Pertamina:  

Pertama, segera merevisi kuota Pertalite sesuai kebutuhan riil di lapangan.  

Kedua, membuka informasi publik terkait dasar hukum dan perhitungan pemangkasan.  

"Kami juga minta pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan BBM subsidi ke industri," tambah Yani.

Di akhir, Ahmad Yani menegaskan LBH GEPPAK akan mengawal isu ini.  

"Kami berdiri bersama rakyat Balikpapan. Antre BBM di tanah penghasil minyak adalah ketidakadilan kasat mata. Jika tidak ada perbaikan, kami siap melakukan advokasi masif untuk menuntut hak konstitusional warga atas energi," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, _PrabuMediaOnline.com_ masih berupaya mengkonfirmasi ke BPH Migas dan Pertamina Regional Kalimantan.

Narahubung Humas GEPPAK DPW Kaltim:

 [] +62 821-5606-4311

Editor: Tim Redaksi Prabumedia.id

#Alimin