SIMPE NASIONAL Sambangi Komisi II DPRD Sumedang, Soroti Pengawasan BBM Bersubsidi untuk Industri Tekstil
Kedatangan rombongan SIMPE NASIONAL yang dipimpin Ketua Umum Edi Sutiyo, S.H., disambut dengan ramah oleh jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang. Pertemuan berlangsung dalam suasana baik, dengan pembahasan yang berfokus pada pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Dalam audiensi tersebut, SIMPE NASIONAL menyoroti persoalan kendaraan operasional perusahaan yang diduga menggunakan BBM bersubsidi untuk menunjang kegiatan industri. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok pengguna dan sektor tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketua Umum SIMPE NASIONAL, Edi Sutiyo, S.H., menekankan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu dilakukan secara serius. Jangan sampai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan sektor yang berhak justru digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti. Langkah tersebut penting agar persoalan tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi juga memperoleh kejelasan dari instansi yang berwenang.
Selain persoalan BBM bersubsidi, audiensi juga membahas aspek legalitas kendaraan angkutan yang digunakan dalam kegiatan usaha, termasuk ketentuan perizinan serta kesesuaian penggunaannya dengan peraturan transportasi.
SIMPE NASIONAL berpandangan bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Pengawasan perlu diterapkan secara adil tanpa membedakan skala usaha maupun pihak yang menjalankannya.
Pertemuan dengan Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi koordinasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait, sehingga dugaan penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan dapat ditelusuri secara transparan.
SIMPE NASIONAL menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat, mengedepankan fakta, serta mendorong pengawasan kebijakan publik demi kepentingan bersama.
Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan aturan dijalankan dan hak masyarakat tetap terlindungi.
Joernalis : Dian dabo
0 Komentar