Sonia Sugian Buka Suara soal Kerja Sama Lahan Yayasan KKB IKOPIN yang Berujung Sengketa

Prabhumedia || Jatinangor — Persoalan kerja sama pengembangan lahan di kawasan Ampera yang berkaitan dengan Yayasan KKB IKOPIN kembali menjadi perhatian. Sonia Sugian, S.H., M.H., M.Tr.IP., mengungkapkan bahwa dirinya mengaku mengalami kerugian dengan nilai kurang lebih Rp600 juta setelah rencana kerja sama yang sebelumnya disiapkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut penuturan Sonia, kerja sama tersebut pada awalnya dirancang untuk pengembangan kawasan yang mencakup pembangunan rumah makan, sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), area parkir, serta sarana olahraga. Rencana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sonia menjelaskan, dalam proses awal kerja sama, dirinya berkomunikasi dengan pihak KKB IKOPIN dan kemudian menyusun naskah kesepahaman atau MoU dalam kapasitasnya sebagai pihak yang akan melakukan pengembangan. Ia menyebut sejumlah persiapan lahan kemudian dilakukan untuk mendukung realisasi rencana tersebut.

Dalam proses persiapan itu, Sonia mengaku menanggung berbagai kebutuhan pembiayaan, mulai dari perencanaan dan penataan lahan hingga biaya pemindahan sejumlah fasilitas, termasuk tiang listrik dan jaringan telepon. Jika seluruh biaya tersebut dihitung, Sonia memperkirakan nilai investasi yang telah dikeluarkannya mencapai kurang lebih Rp600 juta.

Namun, menurut Sonia, proses kerja sama tersebut kemudian menghadapi persoalan karena penandatanganan MoU secara resmi tidak kunjung terlaksana secara utuh. Ia menyebut kesepakatan awal telah dibicarakan secara lisan bersama pihak terkait, sementara dokumen MoU yang disiapkan hanya ditandatangani oleh sebagian pihak dari Yayasan KKB IKOPIN.

Persoalan semakin berkembang ketika pada tahun 2024 Sonia mengetahui bahwa lahan yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk rencana pengembangan tersebut telah disewakan kepada pihak ketiga. Lahan itu kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan rumah makan Ampera.

Sonia mengaku keberatan karena menurutnya pengalihan pemanfaatan lahan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan darinya, sementara sebelumnya ia telah mengeluarkan biaya untuk persiapan dan penataan lahan. Kondisi tersebut, menurut Sonia, menimbulkan kerugian serta memunculkan pertanyaan mengenai status dan pelaksanaan kerja sama yang telah dibicarakan sebelumnya.

Merasa perlu mendapatkan kejelasan, Sonia kemudian berupaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, ia menilai komunikasi yang dilakukan belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Atas kondisi tersebut, Sonia akhirnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan membawa persoalan tersebut ke Polres Sumedang.

Langkah tersebut ditempuh Sonia dengan harapan persoalan dapat diselesaikan secara adil, baik melalui mekanisme mediasi maupun melalui proses hukum apabila memang terdapat unsur pelanggaran yang harus ditindaklanjuti. Sonia juga berharap seluruh pihak dapat memberikan keterangan secara terbuka sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Dengan adanya kejadian ini kedepannya untuk para klien yang ingin kerjasama dengan pihak KKB IKOPIN agar lebih hati-hati dan slektif dalam mengambil langkah. Agar kejadian serupa tidak terulang kepada pihak-pihak lain.

Hingga saat ini, menurut informasi yang disampaikan Sonia, proses penanganan persoalan tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan kejelasan akhir. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, akurat, serta sesuai fakta hukum, awak media akan berupaya meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Polres Sumedang, mengenai perkembangan laporan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Ruang klarifikasi juga terbuka bagi pihak Yayasan KKB IKOPIN maupun pihak lainnya yang terkait agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.(Red)