PEMASANGAN TIANG JARINGAN INDOSAT DI LAHAN WARGA CIMARIAS DIPROTES, IZIN DAN ALIRAN KOMPENSASI DIPERTANYAKAN

Warga Mengaku Tidak Pernah Memberikan Persetujuan, Pekerja Sebut Kompensasi Telah Diserahkan kepada Kades dan RT

Prabhumedia || SUMEDANG – Aktivitas pembangunan jaringan telekomunikasi Indosat yang dilaksanakan PT Unicom Muda Utama di wilayah Desa Cimarias, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, menjadi sorotan setelah sejumlah warga menyampaikan keberatan atas pemasangan tiang jaringan di atas tanah milik perseorangan.

Persoalan tersebut mencuat lantaran beberapa pemilik lahan mengaku tidak pernah dimintai persetujuan sebelum tiang telekomunikasi didirikan di atas tanah mereka. Warga menyatakan tidak pernah memberikan izin, baik secara tertulis maupun melalui kesepakatan lisan dengan pihak perusahaan ataupun pelaksana pekerjaan.

Saat ditemui pada 15 November 2026, sejumlah pemilik lahan menyampaikan keberatan dan meminta agar tiang yang terlanjur berdiri di atas tanah mereka segera dipindahkan. Mereka juga meminta pertanggungjawaban atas kerusakan tanaman singkong dan pisang yang diduga terjadi akibat aktivitas pekerja ketika melakukan pemasangan jaringan pada malam hari.

Sementara itu, muncul keterangan berbeda dari pihak pekerja mengenai mekanisme perizinan dan pemberian kompensasi. Dalam wawancara pada malam 14 November 2026, seorang pekerja bernama Riki menyampaikan bahwa pihak kantor disebut telah memberikan sejumlah uang kepada kepala desa dan ketua RT.

"Asanamah atos pak ngasih ke kades RT, mung duka sebaraha-sabarahanamah abdi kirang terang soalna eta urusan kantor," ujar Riki. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diberikan karena urusan tersebut merupakan kewenangan pihak kantor.

Keterangan serupa juga disampaikan pekerja lain yang berada di lokasi bersamanya. Pekerja tersebut meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

"Iya leureus pak tos di pasihan kompensasi, sok we saur orang kantor teh langsung ke pak RT atawa kades, abdimah cuman padamel," ungkapnya.

Meski demikian, kedua pekerja tersebut tidak menjelaskan secara terperinci nominal kompensasi, waktu penyerahan, maupun bukti transaksi yang dapat memastikan pemberian uang tersebut. Oleh karena itu, keterangan mengenai pihak penerima masih membutuhkan klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Di tengah polemik tersebut, redaksi juga memperoleh kesempatan melihat dokumen Berita Acara Lapangan yang diperlihatkan langsung oleh Teja. Dokumen bertanggal 14 November 2026 itu mencantumkan kegiatan pemasangan sekitar 15 titik tiang serta penarikan kabel jaringan, dengan catatan nilai kompensasi sebesar Rp6.500.000. Dalam dokumen tersebut turut tercantum nama Mamat Rohmat sebagai Kepala Desa Cimarias.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, M.R. merupakan kepala desa terpilih yang pada tanggal pembuatan dokumen tersebut disebut belum menjalani pelantikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas, kedudukan, serta dasar kewenangan yang digunakan dalam penandatanganan dokumen tersebut. Hal ini masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah desa dan pihak terkait.

Dalam keterangannya pada malam 14 November 2026, Teja menyebut bahwa persoalan perizinan kepada pemilik tanah merupakan urusan kepala desa, bukan tanggung jawab pekerja maupun perusahaan. Menurut penjelasannya, pihak perusahaan telah mempunyai kesepakatan tertulis dengan M.R. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pemasangan jaringan tersebut telah diketahui oleh unsur RT dan RW.

Teja turut menjelaskan bahwa rekomendasi teknis atau rekomtek untuk pemasangan tiang di sepanjang jalan telah dimiliki sejak 2021. Menurut keterangannya, M.R. menyebut ruas jalan yang digunakan merupakan jalan desa, bukan jalan kabupaten. Kendati demikian, redaksi belum memperoleh kesempatan memeriksa keseluruhan dokumen rekomendasi tersebut, termasuk instansi penerbit, cakupan wilayah, masa berlaku, serta kesesuaiannya dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Perbedaan keterangan antara warga dan pihak pelaksana pekerjaan kini menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. Jika benar terdapat kesepakatan tertulis dan pemberian kompensasi kepada unsur pemerintah desa maupun RT, perlu dipastikan apakah kesepakatan tersebut juga mencakup penggunaan tanah perseorangan yang pemiliknya mengaku tidak pernah memberikan persetujuan.

Dari sisi regulasi, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur bahwa pemanfaatan atau pelintasan tanah dan bangunan milik perseorangan untuk pembangunan, pengoperasian, maupun pemeliharaan jaringan telekomunikasi harus didasarkan pada persetujuan para pihak. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur hak pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Penerapan ketentuan tersebut tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum penyelenggara telekomunikasi serta pihak pelaksana pekerjaan.

Atas kejadian ini, PT Unicom Muda Utama perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme perizinan, dasar pemberian kompensasi, pihak yang menerima pembayaran, serta langkah yang dilakukan untuk memastikan seluruh pemilik lahan terdampak telah memberikan persetujuan. Pemerintah Desa Cimarias juga diharapkan menjelaskan dasar kesepakatan, kapasitas pihak yang menandatangani berita acara, dan kewenangan terkait penggunaan lahan warga.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang perlu memberikan penjelasan mengenai status ruas jalan yang digunakan serta keabsahan dokumen rekomendasi teknis yang disebut telah dimiliki sejak 2021. Klarifikasi tersebut penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai pemberian kompensasi kepada kepala desa dan RT masih berdasarkan keterangan para pekerja, sedangkan keberatan atas pemasangan tiang tanpa persetujuan berasal dari pengakuan sejumlah pemilik lahan. Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Unicom Muda Utama, Pemerintah Desa Cimarias, pihak pelaksana pekerjaan, maupun instansi terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, serta sesuai dengan prinsip jurnalistik.

0 Komentar

Siap Mengembangkan Bisnis Anda Bersama Prabhu Media?

Konsultasikan kebutuhan promosi, penempatan banner strategis, atau program Media Partner acara Anda bersama tim kami.

Hubungi Kami