Dr. Firman Candra: Siapa yang pantas jadi Wapres ?, Penggantian Gibran Harus Konstitusional, Pemakzulan Bukan Jalan Pintas, Keuangan Negara Jangan Dibebani Ketidakpastian Politik

Firman Candra Soroti Isu Posisi Gibran: Pengunduran Diri, Pemakzulan, dan Mekanisme Pengganti Wapres Harus Sesuai Konstitusi

PRABHUMEDIA.ID | JAKARTA – Dinamika mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian dalam perspektif hukum tata negara. Isu pengunduran diri, kemungkinan pemakzulan atau pemberhentian, hingga mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden dinilai harus diselesaikan berdasarkan konstitusi, bukan semata-mata melalui kompromi politik.

Pakar hukum dan lawyer nasional, Dr. Firman Candra, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kepastian konstitusional dalam setiap proses pergantian pejabat negara, terutama pada jabatan strategis setingkat Wakil Presiden.

Menurut Firman, terdapat perbedaan mendasar antara pengunduran diri dan pemakzulan. Keduanya mempunyai konsekuensi serta mekanisme hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengunduran diri merupakan pilihan yang paling tepat, atau justru terdapat persoalan konstitusional yang harus terlebih dahulu diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum. Negara tidak boleh menjadikan pengunduran diri sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban apabila memang terdapat dugaan pelanggaran konstitusi," ujar Dr. Firman Candra.

Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Harus Berdasarkan Bukti dan Konstitusi

Firman menjelaskan, Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pemakzulan bukan instrumen untuk memuaskan kepentingan politik. Harus ada alasan konstitusional, bukti yang cukup, dan proses hukum yang benar. Namun, apabila memang terdapat dasar hukum untuk pemakzulan, mekanisme tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena yang bersangkutan memilih mengundurkan diri," tegasnya.

Ia menambahkan, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Kendati demikian, setiap proses harus tetap memperhatikan kewenangan lembaga negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

Siapa yang Layak Menggantikan Gibran Rakabuming Raka?

Mengenai figur yang berpotensi menggantikan Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Firman menilai Indonesia membutuhkan sosok dengan kapasitas kenegaraan, pengalaman pemerintahan, integritas, kemampuan diplomasi internasional, serta pemahaman mendalam terhadap persoalan ekonomi dan hukum nasional.

Ia menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan kompensasi kekuasaan, dan bukan sekadar pelengkap Presiden. Posisi tersebut merupakan jabatan konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Pengganti Wakil Presiden harus merupakan figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Indonesia membutuhkan negarawan yang matang, berintegritas, memiliki pengalaman mengelola persoalan nasional, serta mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan publik," ungkapnya.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam sidang MPR.

Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus dijalankan sesuai konstitusi. Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui penunjukan sepihak oleh Presiden ataupun keputusan partai politik semata.

Efisiensi Anggaran dan Keuangan Negara Harus Tetap Diperhatikan

Firman juga menyoroti pentingnya efisiensi keuangan negara dalam setiap proses transisi kepemimpinan. Menurutnya, jabatan publik harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.

Setiap pengeluaran negara, termasuk hak keuangan dan fasilitas pejabat negara, harus memiliki dasar hukum, dikelola secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Keuangan negara bukan milik pribadi pejabat. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum dan memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai ketidakpastian politik justru menciptakan pemborosan anggaran dan menambah beban APBN," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan biaya negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur konstitusional. Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pergantian Pejabat Harus Diikuti Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Menutup keterangannya, Dr. Firman Candra menegaskan bahwa persoalan pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional dan tata kelola pemerintahan.

"Indonesia tidak boleh terjebak pada pergantian figur semata. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pejabat negara memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap konstitusi. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang efektif, bukan sekadar stabilitas politik di atas kertas," pungkasnya.

Menurut Firman, ukuran keberhasilan pergantian Wakil Presiden bukan hanya siapa yang menduduki jabatan tersebut, melainkan sejauh mana prosesnya mampu menjaga konstitusi, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Dr. Firman Candra, S.E., S.H., M.H.

Lawyer Nasional dan Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.

PRABHUMEDIA.ID – Sinergi Media Siber, Informasi Terkini, Aktual dan Terpercaya.