Anggaran Hampir Rp2 Miliar, Rekonstruksi Jalan Tambelang–Warung Satu Disorot, LSM Prabhu Desak Pemeriksaan Menyeluruh

Kabupaten Bekasi,Prabhumedia.id  – Belum lama selesai dikerjakan, kondisi rekonstruksi Jalan Tambelang–Warung Satu, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, justru sudah memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Permukaan beton mulai mengalami keretakan, batu split terlihat bermunculan, bahkan secara kasatmata kondisi coran dinilai tidak mencerminkan pekerjaan infrastruktur yang baru dibangun.

Kondisi tersebut memantik kritik keras dari Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah. Ia mempertanyakan keseriusan pengawasan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi terhadap proyek yang menelan anggaran hampir Rp2 miliar tersebut.

Diketahui, pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut dilaksanakan oleh CV Buana Patria Mandiri dengan pagu anggaran sebesar Rp1.958.193.002,00, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 melalui DSDABMBK Kabupaten Bekasi.

Ironisnya, proyek yang seharusnya menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tahan lama justru sudah menunjukkan dugaan tanda-tanda kerusakan meskipun belum lama dikerjakan, seperti hasil coran yang sudah lama dan kasar.

Rudiansah yang menyaksikan langsung proses pengambilan sampel Core Drill bersama awak media mengungkapkan, terdapat hasil pengukuran ketebalan sampel sekitar 27, 28 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, ukuran papan bekisting yang menjadi perhatian di lapangan adalah 25 sentimeter siapa yang bayar sisanya?.

Menurutnya, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara transparan oleh dinas terkait. Jangan sampai persoalan ketebalan hanya menjadi perdebatan angka, sedangkan kondisi fisik hasil pekerjaan yang justru menjadi kebutuhan masyarakat malah luput dari perhatian.

"Jangan sampai pekerjaan infrastruktur hanya terlihat bagus ketika dilakukan pengambilan sampel Core Drill, tetapi hasil pekerjaan di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Ketebalan bukan satu-satunya ukuran kualitas. Mutu beton, proses pengecoran, pemadatan, dan hasil akhir juga harus diperiksa," tegas Rudi.

Ia juga menyentil dugaan lemahnya pengawasan apabila kondisi tersebut benar-benar luput dari perhatian dinas sejak proses pelaksanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai.

"Pertanyaannya, selama pekerjaan berlangsung pengawas dari dinas ke mana? Apakah pengawasan hanya sebatas melihat pekerjaan berjalan dan menerima laporan administrasi? Jangan sampai kontraktor sibuk menyelesaikan pekerjaan, sementara dinas justru tidak cukup jeli melihat kualitas hasil pembangunan," sindirnya.

Menurut Rudiansah, kondisi beton yang mulai retak dan batu split yang terlihat muncul ke permukaan merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Apalagi, jalan tersebut belum menghadapi musim penghujan.

"Ini saja belum musim hujan, kondisi coran sudah terlihat seperti coran lama. Batu split sudah bermunculan dan keretakan mulai terlihat. Bagaimana nanti kalau musim hujan tiba? Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban pembangunan yang kualitasnya patut dipertanyakan," ujarnya.

DSDABMBK JANGAN HANYA PANDAI MENGHABISKAN ANGGARAN

Rudiansah menegaskan, DSDABMBK Kabupaten Bekasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyelesaian proyek secara administratif. Dinas harus mampu memastikan setiap pekerjaan yang dibiayai APBD benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menurutnya, anggaran hampir Rp2 miliar bukan uang kecil. Setiap rupiahnya merupakan uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, bukan sekadar diubah menjadi bangunan fisik tanpa jaminan kualitas.

"Jangan sampai ketika proyek selesai, dinas merasa tugasnya sudah beres. Justru setelah pekerjaan selesai, kualitasnya harus bisa dipertanggung jawabkan. Kalau baru dikerjakan saja sudah retak dan batu split bermunculan, ini harus menjadi alarm keras bagi DSDABMBK," cetusnya.

Ia pun meminta Bupati Bekasi, Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi, serta Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi dan pemeriksaan teknis secara menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, harus mencakup mutu beton, ketebalan aktual, kualitas permukaan, proses pemadatan, metode pelaksanaan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan RAB, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.

Jika ditemukan dugaan ketidaksesuaian, ia mendesak agar kontraktor pelaksana diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan dan diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

"Jangan menunggu masyarakat berteriak lagi, setelah jalan rusak parah lagi. Jangan pula menunggu anggaran pemeliharaan kembali dikucurkan untuk memperbaiki pekerjaan yang baru saja selesai. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi kontraktor maupun pejabat dinas," tegasnya.

JANGAN SAMPAI APBD HABIS, KUALITAS JALAN MENANGIS!

Rudiansah berharap pemerintah daerah tidak menjadikan persoalan ini sebagai kritik biasa yang berakhir tanpa tindak lanjut. Ia meminta adanya keterbukaan hasil pemeriksaan dan penjelasan resmi kepada masyarakat.

Sebab, pembangunan infrastruktur bukan sekadar soal berapa besar anggaran yang terserap, berapa panjang jalan yang dibangun, atau berapa sentimeter hasil sampel yang diperoleh. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kualitas, kekuatan, dan ketahanan jalan setelah digunakan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DSDABMBK Kabupaten Bekasi maupun CV Buana Patria Mandiri masih perlu dimintai klarifikasi terkait kondisi fisik pekerjaan tersebut.

Jangan sampai APBD hampir Rp2 miliar terserap, tetapi masyarakat hanya mendapatkan jalan yang belum lama dibangun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pengawasan jangan hanya tajam di atas kertas, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kualitas pekerjaan di lapangan.

Ag/Tim