"Teras Cihampelas dibongkar?Rencana dari Walikota yang malas berpikir dan miskin gagasan"

Oleh: Khoirullah, SH., MH.(Pengamat Kebijakan Publik & Praktisi Hukum)

Prabhumedia || BANDUNG — Polemik rencana pembongkaran Teras Cihampelas kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai konsep dan gagasan Pemerintah Kota Bandung dalam menata kawasan tersebut.

Jika Teras Cihampelas dinilai gagal, semestinya pemerintah tidak berhenti padah keputusan untuk membongkar. Publik justru membutuhkan penjelasan mengenai konsep baru, kajian objektif, serta solusi konkret yang akan menggantikan fungsi Teras Cihampelas.

Kritik yang muncul adalah, Wali Kota Bandung dinilai belum menunjukkan konsep dan gagasan yang jelas terkait masa depan Teras Cihampelas.

Padahal, kawasan tersebut sejak awal dibangun sebagai bagian dari gagasan penataan ruang kota, sekaligus upaya mengakomodasi aktivitas warga dan PKL tanpa mengganggu fungsi Jalan Cihampelas.

Jika desain tersebut dianggap tidak lagi sesuai, seharusnya tersedia sejumlah alternatif. Mulai dari revitalisasi tanpa membongkar seluruh bangunan, desain ulang secara bertahap, integrasi PKL dan UMKM, hingga skema kerja sama dengan pihak swasta.

Jangan Sampai Bongkar Karena Tidak Punya Konsep

Pada April 2026, Farhan pernah menyampaikan usulan agar pengelolaan Jalan Cihampelas diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu pertimbangannya agar penataan lebih mudah dilakukan dan anggaran provinsi dapat masuk.

Kemudian pada Desember 2025, Pemkot Bandung juga telah menyampaikan rencana pembongkaran dan desain ulang Teras Cihampelas dengan alasan keamanan, sosial, estetika dan lalu lintas.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: di mana kajian yang membandingkan antara mempertahankan, merevitalisasi, dan membongkar total?

Masyarakat berhak mengetahui berapa biaya masing-masing pilihan, apa manfaatnya, bagaimana dampaknya terhadap PKL dan UMKM, serta seperti apa desain baru yang ditawarkan.

Jangan sampai pembongkaran menjadi pilihan karena pemerintah tidak mampu menghadirkan konsep dan gagasan baru yang lebih baik.

Aset Sudah Dialihkan ke Pemprov Jabar

Pada 29 Juli 2026 telah dilakukan penandatanganan NPHD dan BAST. Objek pengalihan mencakup tanah jalan, konstruksi jalan, sarana, prasarana dan utilitas di sepanjang Jalan Cihampelas.

Setelah aset dialihkan, Farhan menyampaikan konsep pembongkaran total, sementara proses lelang pembongkaran dan penilaiannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan publik mengenai posisi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan arah dan konsep penataan kawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari kebijakan penataan kota.

Publik Menunggu Gagasan, Bukan Sekadar Pembongkaran

Teras Cihampelas bukan sekadar bangunan. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, PKL, UMKM, pengguna jalan, tata ruang, estetika kota dan pemanfaatan aset publik.

Karena itu, apabila pemerintah memang memiliki konsep yang lebih baik, sudah seharusnya konsep tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Publik tidak hanya membutuhkan penjelasan mengapa Teras Cihampelas harus dibongkar, tetapi juga ingin mengetahui gagasan apa yang akan dibangun setelah pembongkaran dilakukan.

Jangan sampai masyarakat akhirnya menyimpulkan bahwa pembongkaran merupakan solusi . karena Wali Kota Yang Malas berpikir dan miskin konsep dan gagasan yang lebih baik untuk menyelamatkan serta mengembangkan Teras Cihampelas.

#Khoirullah, SH., MH.