N. Rudiansah Desak BPK Transparan Terkait Hasil Core Drill Pengaspalan Jalan di Sukatani, Kontraktor Tak Sesuai Spesifikasi Harus Ditindak Tegas

KABUPATEN BEKASI,Prabhumedia.id  – Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersikap transparan dan tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pekerjaan infrastruktur, khususnya proyek pengaspalan jalan di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan pengujian core drill atau pengeboran inti terhadap lapisan aspal yang dilakukan pada Senin (9/11/2026). Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian ketebalan dan mutu material dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan.

Menurut N. Rudiansah, pengujian core drill merupakan bagian penting dari proses pengawasan dan pemeriksaan proyek infrastruktur. Hasilnya harus menjadi dasar evaluasi objektif untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa telah sesuai dengan volume, kualitas, dan spesifikasi yang telah diperjanjikan.

"Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kontraktor yang mengerjakan proyek tidak sesuai ketentuan dibiarkan begitu saja. Harus ada konsekuensi agar memberikan efek jera," tegas N. Rudiansah.

Secara teknis, pengujian core drill dilakukan dengan mengambil sampel berbentuk silinder dari lapisan perkerasan jalan. Sampel tersebut digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan aspal maupun melakukan pengujian karakteristik material melalui pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan ini penting untuk memastikan hasil pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Apabila ditemukan kekurangan ketebalan, ketidaksesuaian mutu, maupun kekurangan volume pekerjaan, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usai kegiatan pengambilan sampel core drill, N. Rudiansah bersama tim awak media berupaya meminta keterangan langsung kepada tim BPK terkait pelaksanaan dan hasil pemeriksaan. Namun, tim BPK tidak berhasil ditemui untuk dimintai konfirmasi setelah kegiatan selesai.

Sementara itu, Reja, salah satu pihak dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi yang berada di lokasi, menjelaskan bahwa pihaknya hanya mendampingi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Terkait hasil core drill, nanti dicek lagi. Itu hanya pengambilan sampel. Mengenai hasilnya, kami kembalikan lagi kepada BPK. Kami dari dinas hanya mendampingi," ungkap Reja.

Senada dengan itu, Pino, salah satu pihak Dinas DSDABMBK yang turut mendampingi kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa ketebalan aspal mengacu pada kebutuhan dan spesifikasi teknis pekerjaan.

"Biasanya ketebalan aspal berdasarkan kebutuhan sesuai spesifikasi, sekitar 4 cm. Kalau memang tidak ada kesesuaian, nanti ada pengembalian sesuai spesifikasi. Untuk angka pastinya saya kurang memahami secara persis, sekitar 940 sekian," ujar Pino.

Berdasarkan pengamatan awal di lokasi pengambilan sampel, terdapat sejumlah hasil pengukuran ketebalan aspal yang disebut-sebut bervariasi, yakni sekitar 5 cm, 4 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, 3,9 cm, 4,5 cm, 4 cm, dan 3,9 cm.

Meski demikian, angka tersebut masih memerlukan verifikasi dan kepastian melalui hasil pengukuran serta pemeriksaan resmi dari pihak yang berwenang. Penilaian terhadap kesesuaian pekerjaan harus mengacu pada spesifikasi teknis dalam kontrak, metode pengujian, dan hasil pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

N. Rudiansah menilai keterbukaan informasi hasil pemeriksaan sangat penting agar masyarakat mengetahui kualitas pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ia juga meminta agar apabila nantinya ditemukan kekurangan volume atau ketidaksesuaian mutu pekerjaan, pihak terkait tidak ragu mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan BPK. Namun, kami meminta agar hasilnya disampaikan secara transparan. Jika memang terbukti ada ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut yang jelas. Anggaran pemerintah adalah uang rakyat, sehingga kualitas pekerjaan harus benar-benar dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, hasil resmi pengujian core drill terhadap pekerjaan pengaspalan di Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, belum diperoleh. Upaya konfirmasi langsung kepada tim BPK juga belum mendapatkan keterangan.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada BPK maupun Dinas DSDABMBK Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, spesifikasi teknis pekerjaan, serta langkah tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Pengawasan yang transparan, profesional, dan akuntabel diharapkan dapat memastikan setiap proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi dikerjakan sesuai standar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ag/Tim