LSM Prabhu Indonesia Jaya Soroti Proyek Pengaspalan Jalan Majelis Taklim 2 Sukaraya, K3 dan Ketebalan Aspal Dipertanyakan

Kabupaten Bekasi,Prabhumedia.id – Kualitas pekerjaan peningkatan Jalan Lingkungan Majelis Taklim 2, Kampung Pulo RT 05/RW 03, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, mulai menuai sorotan serius. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga ketebalan lapisan aspal yang dipertanyakan.

Temuan itu mencuat setelah Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, bersama tim awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam pantauan tersebut, tim menemukan seorang pekerja melakukan penghamparan aspal hanya menggunakan sandal. Kondisi ini menjadi perhatian karena pekerjaan pengaspalan melibatkan material bersuhu tinggi yang berisiko menyebabkan luka bakar dan kecelakaan kerja.

Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keseriusan pihak pelaksana dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Sebab, proyek pemerintah tidak semestinya hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga wajib menjamin keselamatan tenaga kerja.

"Bagaimana keselamatan pekerja bisa terjamin kalau melakukan penghamparan aspal saja masih menggunakan sandal? Ini bukan persoalan sepele. Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh pekerjanya. Jangan sampai pekerja dibiarkan menanggung sendiri risiko kecelakaan di lapangan," tegas N. Rudiansah.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan peningkatan Jalan Lingkungan Majelis Taklim 2 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Proyek yang dikerjakan CV Praba Tahu itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp130.800.946, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, dengan masa pelaksanaan 45 hari kalender, mulai 9 November hingga 23 Desember 2026.

HASIL PENGUKURAN ASPAL BIKIN TANDA TANYA

Persoalan tidak berhenti pada penerapan K3. Tim juga menemukan indikasi perbedaan antara ketebalan aspal berdasarkan keterangan pekerja dengan hasil pengukuran awal di lapangan.

Saat dilakukan pengukuran pada bagian pinggir jalan, tim memperoleh ketebalan sekitar 2 sentimeter pada titik pertama dan 2,5 sentimeter pada titik kedua.

Sementara itu, dua kali pengukuran pada bagian tengah menunjukkan ketebalan sekitar 2 sentimeter.

Padahal, salah seorang pekerja di lokasi menyebutkan bahwa ketebalan aspal mencapai 3 sentimeter.

"Ketebalannya 3 sentimeter, silakan ukur," ujar pekerja tersebut saat dikonfirmasi.

Pernyataan itu justru semakin memperkuat perlunya pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Sebab, terdapat perbedaan antara keterangan di lapangan dan hasil pengukuran awal yang dilakukan tim.

N. Rudiansah menegaskan bahwa persoalan ketebalan tidak boleh dianggap remeh. Apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan lapisan aspal tidak sesuai spesifikasi kontrak, maka pihak pelaksana harus diminta bertanggung jawab.

Jangan sampai pekerjaan yang baru dilaksanakan justru berpotensi menimbulkan persoalan kualitas dan daya tahan jalan dalam waktu yang tidak lama.

DISEBUT EMPAT DUMP TRUCK, TONASE ASPAL WAJIB DIBUKTIKAN

Tim investigasi juga mempertanyakan jumlah material aspal yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.

Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja, material aspal disebut didatangkan menggunakan empat mobil dump truck dengan perkiraan muatan masing-masing sekitar 10 ton, sehingga totalnya diperkirakan mencapai 40 ton.

Namun, keterangan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena masih membutuhkan bukti administrasi dan dokumen pendukung.

Untuk itu, pihak pelaksana diminta menunjukkan bukti pengiriman material, tiket timbang, serta perhitungan kebutuhan aspal berdasarkan luas dan ketebalan pekerjaan.

Transparansi volume material menjadi penting agar penggunaan anggaran APBD dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

PELAKSANA DAN PENGAWAS JANGAN CUMA DI ATAS KERTAS

N. Rudiansah turut mempertanyakan fungsi pengawasan dalam proyek tersebut. Menurutnya, pelaksana pekerjaan seharusnya mampu memberikan penjelasan teknis secara jelas mengenai ketebalan, volume material, dan spesifikasi pekerjaan.

Ia menilai persoalan teknis tidak semestinya hanya diserahkan kepada pekerja di lapangan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai ketika pekerjaan dipertanyakan, pihak yang bertanggung jawab justru tidak mampu memberikan penjelasan teknis. Pelaksana harus tahu apa yang dikerjakan, berapa volume material yang digunakan, berapa ketebalannya, dan bagaimana standar keselamatan pekerjanya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan konsultan pengawas agar tidak hanya menjalankan tugas sebatas formalitas. Pengawasan harus dilakukan secara nyata, mulai dari proses pelaksanaan, penggunaan material, pengendalian mutu, hingga penerapan K3.

DISPERKIMTAN JANGAN TUTUP MATA, SEGERA LAKUKAN PEMERIKSAAN!

Atas temuan tersebut, DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi meminta Disperkimtan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung.

Pemeriksaan harus mencakup ketebalan aspal, lebar jalan, volume dan tonase material, suhu penghamparan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta penerapan keselamatan kerja.

N. Rudiansah menegaskan, pengawasan proyek pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif dari penyedia jasa maupun konsultan pengawas.

"Ini uang rakyat yang digunakan melalui APBD. Jangan sampai dinas terkait hanya menerima laporan bahwa pekerjaan sudah selesai, sementara kondisi sebenarnya di lapangan tidak diperiksa. Kami meminta pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Jika terbukti ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, jangan dibayarkan penuh sebelum kewajiban penyedia jasa dipenuhi sesuai ketentuan," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian pekerjaan, termasuk kewajiban perbaikan dan pemberian sanksi berdasarkan kontrak serta ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

JANGAN SAMPAI ANGGARAN TERSERAP, TETAPI KUALITAS TERABAIKAN!

Pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar realisasi anggaran dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kualitas, volume, spesifikasi teknis, serta keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab yang tidak boleh ditawar.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaklengkapan APD, persoalan penerapan K3, serta perbedaan hasil pengukuran ketebalan aspal masih memerlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari CV Praba Tahu, konsultan pengawas, serta Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan yang diaspal, tetapi tidak mendapatkan jaminan mutu dan kualitas sebagaimana mestinya.

Yusuf 

0 Komentar

Siap Mengembangkan Bisnis Anda Bersama Prabhu Media?

Konsultasikan kebutuhan promosi, penempatan banner strategis, atau program Media Partner acara Anda bersama tim kami.

Hubungi Kami