Diduga Ketebalan Beton Jalan Kampung Kepuh Tak Sesuai Spesifikasi, Ketua LSM Prabhu Indonesia Jaya Desak Dinas Turun Tangan
Berdasarkan dokumentasi pengukuran yang dilakukan pada Rabu malam (18/11/2026) sekitar pukul 23.37 WIB, menggunakan meteran dengan metode pengukuran dari bekisting ke permukaan beton, ditemukan ketebalan pada sejumlah titik yang berbeda.
Hasil pengukuran tersebut menunjukkan ketebalan beton pada bagian pinggir kanan sekitar 10 sentimeter, bagian tengah 7 sentimeter, dan pinggir kiri 13 sentimeter. Sementara itu, ukuran papan bekisting yang terlihat di lokasi sekitar 15 sentimeter.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian ketebalan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Kampung Kepuh RT 002/RW 002, Desa Karangbahagia, yang berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan tersebut tercatat menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp308.785.078,00. Adapun pelaksana kegiatan adalah CV Rizki Makmur Sejahtera, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender, terhitung mulai 22 Oktober hingga 20 Desember 2026.
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, menilai temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Menurutnya, kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus menjadi perhatian utama agar hasil pekerjaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami mempertanyakan hasil pekerjaan tersebut karena berdasarkan pengukuran awal, ketebalan beton di beberapa titik menunjukkan angka 7 sampai 13 sentimeter, sedangkan ukuran bekisting sekitar 15 sentimeter. Kami meminta dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak," tegas N. Rudiansah.
Ia juga menyoroti peran konsultan pengawas yang seharusnya menjalankan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, mulai dari mutu material, ketebalan beton, volume pekerjaan, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis.
Menurutnya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana maupun konsultan pengawas harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soroti Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Pengawasan Proyek
Dalam hal pertanggungjawaban pekerjaan konstruksi, N. Rudiansah mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek pemerintah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja konstruksi.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan setiap pekerjaan yang dibiayai melalui APBD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan persyaratan kontrak.
Oleh karena itu, apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan adanya ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak, pihak pengguna jasa harus menindaklanjuti temuan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk meminta pertanggungjawaban penyedia jasa serta mengevaluasi pelaksanaan tugas konsultan pengawas apabila ditemukan kelalaian.
"Kami tidak ingin pembangunan yang bersumber dari APBD dikerjakan asal-asalan. Uang yang digunakan merupakan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan. Apabila terbukti tidak sesuai spesifikasi kontrak, kami meminta dinas terkait memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak pelaksana. Kinerja konsultan pengawas juga harus dievaluasi apabila terbukti lalai," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek infrastruktur merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pembangunan daerah. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas sesuai anggaran yang telah dialokasikan.
Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak CV Rizki Makmur Sejahtera, konsultan pengawas, maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi terkait hasil pengukuran tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Ag/Tim
0 Komentar