Bantuan Korban Kebakaran Sukamulya Disorot, H. Heri Minta Netralitas Pilkades Dijaga

Kabupaten Bekasi,Prabhumedia.id - Sabtu, 8 Agustus 2026  Penyaluran bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Gandu RT 006/001, Dusun I, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Isu yang muncul bukan soal bantuannya, melainkan dugaan politisasi di tengah tahapan Pemilihan Kepala Desa Sukamulya 2026.

Bantuan disalurkan kepada Rosanih Handayani. Sumber bantuan berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui BPBD dan Dinas Sosial.

Kendaraan Ber-atribut Saat Antar Bantuan

Proses penyaluran berjalan dan bantuan diterima korban. Namun warga mempertanyakan penggunaan kendaraan yang dipakai mengantar bantuan. Kendaraan tersebut diduga memiliki atribut salah satu bakal calon kepala desa.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bantuan pemerintah dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan.

H. Heri: Jangan Ada Politisasi:

Tokoh masyarakat Sukatani, H. Heri, yang juga istri dari Desi peserta calon kepala desa, menyayangkan hal itu. Ia meminta semua pihak menjaga netralitas agar bantuan tidak menimbulkan persepsi miring.

“Saya kecewa dengan BPBD dan Dinsos yang tidak mengawal saat bantuan disalurkan. Ada beberapa kader pemenangan yang ikut mengantar, sehingga terkesan bantuan itu berasal dari mereka. Padahal ini bantuan dari pemerintah daerah,” ujar H. Heri.

Ia juga menyoroti pernyataan BPD yang disebut membolehkan penggunaan kendaraan itu karena keterbatasan armada.

“Perlu diklarifikasi. BPD juga harus menjaga netralitas dalam tahapan Pilkades,” tegasnya.

Dugaan Keterlibatan Guru PPPK:

Selain kendaraan, H. Heri menyoroti video yang beredar di media sosial. Dalam video itu diduga seorang guru berstatus PPPK mengenakan kaus bergambar salah satu calon kepala desa.

Guru yang mengajar di SMPN 2 Karang Bahagia itu juga disebut melakukan orasi sambil berjoget di depan kantor panitia Pilkades Sukamulya saat mengantar pendaftaran salah satu bakal calon.

“Ada oknum ASN PPPK inisial Mdf yang mengajar di SMPN 2 Karang Bahagia. Diduga memakai kaus bergambar calon dan melakukan orasi kemenangan di tengah kerumunan saat mengantar pendaftaran,” ungkap H. Heri.

Ia meminta instansi terkait memeriksa apakah tindakan tersebut melanggar aturan netralitas ASN dan PPPK.

H. Heri menegaskan akan melapor jika dari klarifikasi terbukti ada penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan politik.

“Kalau terbukti bantuan BPBD dipolitisasi oleh tim pemenangan sehingga menguntungkan satu kandidat dan merugikan yang lain, saya akan laporkan ke pihak berwenang. Ini demi marwah demokrasi di tingkat desa,” katanya.

Klarifikasi Tim Pemenangan

Raka, tim pemenangan salah satu calon, membantah ada arahan politik. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan PSM sebelum bantuan disalurkan. Namun PSM tidak bisa hadir karena kesibukan.

“Saya sudah komunikasi dengan PSM. Karena sibuk, mereka tidak bisa hadir,” jelas Raka.

Soal kendaraan, Raka membenarkan. Alasannya karena keterbatasan dan waktu sudah sore.  

“Mobil itu memang kami gunakan karena tidak ada kendaraan lain untuk mengangkut bantuan. Kebetulan mobil itu lewat, lalu kami minta tolong mengantar,” ungkapnya.

Ia menegaskan tidak ada arahan membawa bantuan untuk kepentingan salah satu balon.  

“Tidak ada arahan ke balon mana pun. Saya bekerja untuk masyarakat. Kami peduli dan membantu permasalahan di Desa Sukamulya,” tegas Raka.

Sementara, Tanggapan Pihak yang disebut inisial Mdf mengaku merupakan keluarga dari salah satu calon kepala desa.

“Alhamdulillah saya bagian keluarga besar SMPN 2 Karangbahagia. Terkait pengambilan nomor urut, saya hanya mendoakan Pilkades Sukamulya berjalan lancar dan sukses. Saya juga ipar dari Bapak Lurah Sairan,” tulisnya melalui pesan singkat, Sabtu 8 Agustus 2026.

Hingga berita ini ditayangkan, BPBD Kabupaten Bekasi dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait pengawalan dan mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

( Red/Tim )