Rp66,14 Miliar Insentif Pajak Bekasi Disorot, GNRI Layangkan Somasi
Surat somasi tertanggal 23 April 2026 itu meminta penjelasan mengenai pengelolaan pendapatan daerah serta insentif pajak tahun 2025.
Ketua DPD LSM GNRI Kabupaten Bekasi, Bahyudin, menyatakan langkah tersebut diambil setelah upaya komunikasi sebelumnya tidak mendapat respons.
“Kami sudah menempuh mekanisme resmi, namun belum ada tanggapan. Ini bentuk keseriusan kami mendorong transparansi, khususnya terkait insentif pajak 2025,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, total insentif yang dialokasikan untuk instansi pelaksana pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025 mencapai sekitar **Rp66,14 miliar**. Nilai tersebut merupakan akumulasi anggaran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut patut menjadi perhatian serius di tengah kondisi daerah saat ini.
“Dengan nilai mencapai Rp66,14 miliar, kami menilai ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang jelas, apalagi melihat kondisi Kabupaten Bekasi saat ini yang masih membutuhkan banyak pembiayaan untuk kepentingan publik,” tegas Bahyudin.
Ia menambahkan, insentif pemungutan pajak memang diatur dalam regulasi dan diberikan sebagai tambahan penghasilan berbasis kinerja. Namun, pengelolaannya tetap harus terbuka karena bersumber dari keuangan daerah.
Bapenda diberi waktu lima hari kerja untuk memberikan jawaban tertulis sejak surat diterima.
“Jika tidak ada respons, kami akan menempuh langkah lanjutan sesuai aturan, termasuk berkoordinasi dengan APIP melalui Inspektorat,” lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda Kabupaten Bekasi.
Uj
Komentar
Posting Komentar