Mangkir dari Audiensi Strategis, Kabid PUM DPMD Kuningan Pilih Hadiri Pesta Pernikahan

Prabhumedia id. 

Kabupaten Kuningan – Senin, 6 April 2026.- beritaaktual.online , Upaya mendorong transparansi dalam pengelolaan program Ketahanan Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Kuningan menghadapi kendala. Kepala Bidang Pemerintahan Umum (PUM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan dilaporkan tidak menghadiri agenda audiensi yang telah dijadwalkan bersama sejumlah awak media.

Ketidakhadiran tersebut menjadi sorotan, lantaran alasan yang beredar tidak berkaitan dengan kepentingan kedinasan yang mendesak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat yang bersangkutan justru menghadiri dan terlibat sebagai panitia dalam pesta pernikahan anak salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kronologi Kejadian

Audiensi yang direncanakan ini merupakan forum penting untuk membahas evaluasi serta proyeksi pengembangan usaha BUMDes dalam mendukung program nasional ketahanan pangan tahun 2025. Agenda tersebut telah dijadwalkan jauh hari sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media terhadap pengelolaan anggaran dan efektivitas program di tingkat desa.

Namun hingga waktu yang telah ditentukan, Kabid PUM tidak hadir di lokasi audiensi. Awak media yang telah menunggu tidak mendapatkan penjelasan langsung dari pihak terkait. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa yang bersangkutan berada di lokasi hajatan untuk membantu prosesi acara pernikahan kolega sesama pejabat daerah.

Sorotan terhadap Profesionalisme

Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan dari pihak media. Sejumlah catatan kritis pun disampaikan, di antaranya:

* Prioritas Kerja: Agenda non-kedinasan dinilai telah mengesampingkan kepentingan publik, khususnya dalam program strategis ketahanan pangan.

* Akses Informasi: Absennya pejabat terkait menghambat keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran BUMDes.

* Etika Birokrasi: Sebagai aparatur sipil negara, kehadiran dalam forum resmi seharusnya menjadi prioritas utama, terutama pada jam kerja.

Dampak terhadap Program

Program Ketahanan Pangan 2025 melalui BUMDes merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi desa. Minimnya koordinasi dan transparansi dari pihak terkait berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala DPMD Kabupaten Kuningan terkait absennya Kabid PUM dalam audiensi tersebut. Pihak media berencana melayangkan surat permohonan audiensi ulang sekaligus meminta klarifikasi resmi guna memastikan komitmen profesionalisme AppStore sipil negara di lingkungan DPMD.

afdl/Dewa / Tim