Kandang Puyuh Kosong, Pengurus Sulit Ditemui, Sekdes Tolak Berkomentar: Modal BUMDesa Sindangkempeng Rp225 Juta Dipertanyakan ???

Prabhumedia || Kuningan - Selasa 30 Juni 2026. Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sumber Raharja di Desa Sindangkempeng kini menjadi sorotan tajam publik. Program budidaya burung puyuh yang menelan investasi fantastis hingga Rp225 juta diduga kuat mangkrak. Dugaan ini diperkuat dengan kondisi fasilitas usaha yang terbengkalai serta jajaran pengurus yang mendadak sulit ditemui untuk dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, fasilitas kandang burung puyuh yang sejatinya diproyeksikan menjadi unit usaha andalan desa tampak kosong melongpong tanpa ada aktivitas produksi sama sekali. Tidak terlihat adanya sisa ternak maupun operasional harian yang berjalan. Kondisi ini dinilai sangat ironis dan berbanding terbalik dengan besarnya kucuran dana penyertaan modal yang bersumber dari uang negara tersebut.

Kantor Kosong dan Kesimpangan Informasi Pengurus

Ketidakjelasan nasib dana ratusan juta ini diperparah dengan kosongnya kantor BUMDesa Sumber Raharja. Saat tim media mencoba melakukan konfirmasi, tidak ada satu pun pengurus, termasuk Ketua BUMDesa, yang berada di tempat untuk memberikan penjelasan.

Upaya konfirmasi beralih kepada Pemerintah Desa Sindangkempeng selaku penasihat dan pengawas BUMDesa. Namun, Sekretaris Desa (Sekdes) Sindangkempeng memilih untuk enggan berkomentar banyak dan terkesan menghindar.

"Saya tidak mau memberikan keterangan, takut salah. Di BUMDes itu ada pengurusnya, dan pelaporan kegiatan usaha program ketahanan pangan (Ketapang) tahun 2025 masih sedang disusun," ujar Sekdes singkat saat ditemui di kantor desa (30/6/2026).

Di kesempatan terpisah melalui sambungan pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/6/2026), Direktur BUMDesa Sumber Raharja, Oki, berdalih bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju Bekasi. Ia mengklaim telah meminta pengurus lain untuk menemui media.

Namun, keterangan Oki tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Dusun (Kadus) Kaputran saat dijumpai di kantor desa. Awalnya, Kadus menyebut Oki sedang membayar pajak kendaraan di kantor Samsat Kuningan. Tak berselang lama, setelah menerima informasi dari pihak yang tidak disebutkan, Kadus meralat pernyataannya dan menyebut Oki batal ke Samsat.

"Temui saja Direktur BUMDes (Oki) di kantor. Oki tidak jadi ke Samsat, dan ada di kantor," tegas Kadus Kaputran kepada media. Sayangnya, saat dicek kembali, keberadaan sang direktur tetap tidak ditemukan.

Masyarakat Desak Audit Investigatif dari Inspektorat

Sikap bungkam dari pihak pemerintah desa serta kesimpangsiuran informasi dari pengurus BUMDesa memicu tanda tanya besar dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Alokasi dana Rp225 juta yang sejatinya dialokasikan untuk memutar roda perekonomian warga, kini tidak jelas rimbanya.

Masyarakat menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan dampak ekonomi nyata.

Hingga rilis ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun rilis tandingan dari pihak pengurus BUMDesa Sumber Raharja terkait aliran dana serta status aset yang mangkrak tersebut. Atas kejanggalan ini, warga mendesak pihak Inspektorat Kabupaten Kuningan serta dinas terkait untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh guna mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana desa ini.(afdl).