DPW Prabhu Indonesia Jaya Ajukan Audiensi ke DPRD Jawa Barat, Soroti Kepastian Regulasi Dana Hibah

Bandung,Prabhumedia.id  — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Prabhu Indonesia Jaya secara resmi menyampaikan surat permohonan audiensi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat melalui bagian Humas DPRD Jawa Barat pada Jumat, 29 Mei 2026.

Surat permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPW Prabhu Indonesia Jaya, Arif, sebagai bentuk upaya organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan kebijakan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari legislatif maupun pemerintah provinsi.

Berdasarkan agenda yang diajukan, audiensi direncanakan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026, bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Dalam audiensi tersebut, DPW Prabhu Indonesia Jaya akan mengangkat sejumlah poin penting, salah satunya mengenai dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Organisasi tersebut menyoroti belum ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan dana hibah, sehingga dinilai menimbulkan ketidakpastian administrasi bagi masyarakat maupun lembaga yang berkepentingan.

Sekjen DPW Prabhu Indonesia Jaya, Arif, menyampaikan bahwa kepastian regulasi sangat dibutuhkan agar proses pengajuan, penyaluran, hingga pengawasan dana hibah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap audiensi ini dapat menjadi ruang komunikasi dan dialog konstruktif antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, DPRD, serta pemerintah daerah terkait kepastian regulasi dana hibah di Jawa Barat,” ujar Arif dalam keterangannya Kepada tim awak media.

Selain itu, DPW Prabhu Indonesia Jaya berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mendorong percepatan penetapan regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum dan mendukung efektivitas program-program sosial kemasyarakatan di daerah.

Audiensi ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat masih menunggu jadwal resmi pelaksanaan audiensi sesuai agenda yang telah diajukan oleh DPW Prabhu Indonesia Jaya.

( Rudi )